Rekam publik Mojokerto: Lokasi galian C ilegal di desa Ngastemi Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dekat dengan Tanah Kas Desa (TKD) Ngastemi, terkesan samar dan dapat dipastikan tidak mengantongi ijin pertambangan. 28/3/22.
Tampak pemandangan truk berjajar antri menunggu muatan Pasir yang dikeruk exskavator atau Bego di lokasi pertambangan tanpa rasa takut adanya operasi dari APH.
Hal ini jelas dengan tidak adanya papan perizinan dan tak terlihat pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di lokasi pertambangan layaknya tambang yang ada ijinnya.
Dari data yang didapat oleh redaksi diketahui bahwa galian C Ngastemi telah beroperasi sudah cukup lama dan terkesan aman tidak tersentuh hukum.
Pemandangan menakutkan di galian c desa Ngastemi yang dibiarkan beroperasi
Lebih parahnya lagi, untuk memperoleh hak jawab dari Kepala Desa Ngastemi, tim investigasi mencoba sambung komunikasi dengan Kades Ngastemi mendatangi kantor desa namun kades belum bisa ditemui atau dikonfirmasi.
Samosir aktivis asal Mojokerto sangat prihatin dengan ulah para penambang galian C ilegal yang jelas-jelas tidak bertanggung jawab merusak ekosistem alam, siapapun itu baik orang sipil atau oknum APH yang terlibat dalam usaha Galian di Ngastemi, sama sekali tidak memiliki empati terhadap lingkungan hidup bahkan dapat dibilang perusak lingkungan hidup.
Dpw Lp2kp akan melaporkan terkait tambang ilegal mokong karena masyarakat dan negara dirugikan galian bodong siapa dibalik galian bodong ini
Bahwa pada Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 Milyar.
Selain izin IUP dan IPR, pengelola juga harus memiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan sesuai Pasal 161 UU No 4 Tahun 2009.
Pengelola pertambangan termasuk galian C berdasarkan Pasal 96 UU No 4 Tahun 2009 memiliki lima kewajiban diantaranya pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
Banyak masyarakat berharap agar Aparat Penegak Hukum khususnya wilayah Kabupaten Mojokerto agar tidak tebang pilih dalam penyikapan kasus seperti halnya penambangan liar atau tanpa ijin seperti di Ngastemi ini. (man)
About the Author
