Ning Ita, saat meninjau Uji Coba Terbatas Perlindungan Sosial (Perlinsos) oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP)
MOJOKERTO, Rekam Publik (24/7/2026) – Kota Mojokerto kembali membuktikan taji sebagai salah satu motor penggerak transformasi digital pemerintahan di Tanah Air. Kota Onde-Onde ini sukses mengamankan posisi peringkat ketiga nasional sekaligus peringkat kedua di Jawa Timur dalam pelaksanaan Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial Perlindungan Sosial (Perlinsos). Capaian mentereng tersebut terungkap dalam ajang Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kamis (23/7).
Sejak bendera uji coba dikibarkan pada 6 Juli 2026 lalu, Kota Mojokerto telah berhasil mendata sebanyak 22.957 Kepala Keluarga (KK). Angka tersebut setara dengan 46,47 persen dari total target 49.368 KK hingga tenggat 22 Juli 2026. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyebut hasil progresif ini merupakan buah dari kerja keras lintas sektor dalam merombak tata kelola bantuan sosial agar makin transparan dan bebas dari praktik salah sasaran.
Sosok yang akrab disapa Ning Ita tersebut mengungkapkan bahwa selain pendataan Perlinsos yang hampir menyentuh separuh target, penetrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayahnya juga telah menembus angka 32 persen. Meski sempat diwarnai kendala teknis berupa lonjakan antrean akibat gangguan server pusat, komitmen Pemkot Mojokerto untuk menyukseskan migrasi sistem ini tidak sedikit pun surut. Menurutnya, integrasi data kependudukan berbasis digital adalah fondasi mutlak bagi penyelenggaraan pemerintahan masa depan.
Ning Ita menegaskan, basis data digital yang solid akan memangkas tingkat kesalahan atau margin error secara signifikan. Perencanaan pembangunan daerah kelak menjadi jauh lebih presisi, akurat, dan valid. Dampaknya, setiap rupiah dana bantuan sosial maupun program strategis daerah yang dikucurkan dapat dievaluasi secara terukur dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Nada optimis senada ditiupkan oleh Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan. Pihaknya memberikan apresiasi tinggi atas keberanian Kota Mojokerto menjadi laboratorium percontohan nasional. Aris menekankan bahwa uji coba terbatas ini merupakan pilar utama dalam membangun interoperabilitas atau keterhubungan data antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Menurut Aris, keberhasilan integrasi data berbasis IKD ini merupakan lompatan raksasa dalam reformasi birokrasi Indonesia. Ke depan, masyarakat tidak perlu lagi dibebani kerumitan administrasi lama seperti mengisi formulir berulang kali atau melampirkan fotokopi dokumen fisik. Satu identitas digital IKD kelak dapat digunakan untuk mengakses seluruh bentang layanan publik, mulai dari bansos, fasilitas kesehatan, hingga layanan dasar lainnya. Melalui pencapaian impresif ini, Pemkot Mojokerto membuktikan kesiapannya memimpin era baru pelayanan publik yang efisien, responsif, dan bebas ribet.
Pewarta: Harjo
About the Author
